Sementara para pemimpin negara-negara pulau Pasifik berkumpul minggu ini untuk , satu wilayah dapat menjadi penyebab utama kontroversi.
Vanuatu berencana untuk menggunakan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu untuk menyerukan kemerdekaan Papua Barat dan menyoroti dugaan pelanggaran militer di wilayah yang dikuasai Indonesia tersebut.
Pemimpin aksi ini adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat yang diasingkan, Benny Wenda, yang kini berbasis di Vanuatu. Diyakini ini pertama kalinya seseorang dari provinsi Papua di Indonesia akan membentuk bagian dari delegasi resmi di PIF.
Indonesia telah menguasai setengah bagian pulau New Guinea di sebelah Barat sejak 1960-an. Para aktivis telah lama berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat di sana dan beberapa negara Pasifik, terutama Vanuatu, mendukung perjuangan itu.
A file photo of Benny Wenda. Source: Getty
Pakar kebijakan Pasifik, Tess Newton Cain, mengatakan langkah baru yang dimainkan oleh Vanuatu di PIF adalah bagian dari upaya yang lebih terpadu dari negara itu untuk menggalang komunitas regional dan internasional.
"Tentu saja ada indikasi telah adanya peningkatan kerusuhan dan kekerasan [di provinsi Papua] yang mengarah pada keterlantaran, cedera dan kematian," kata Newton Cain.
Ia mengatakan, sebagai hasilnya, telah ada "dorongan yang sangat signifikan oleh Vanuatu" untuk menyebut tentang pelanggaran HAM Indonesia dalam pernyataan resmi akhir PIF.
Selain itu, Vanuatu ingin negara-negara anggota untuk menyerukan "jadwal yang pasti untuk kunjungan ke wilayah tersebut oleh Komisaris HAM PBB".
Ms Newton Cain mengatakan tidak jelas siapa yang bisa diajak Vanuatu untuk berdiri pada sisi yang sama, tetapi negara itu akan "menjelaskan kepada semua anggota bahwa mereka melihat ini sebagai masalah penting dan saya tidak melihat mereka mundur".
Indonesia 'memancing perselisihan' dengan Vanuatu
Indonesia, yang bukan bagian dari Forum Kepulauan Pasifik tetapi menghadiri pertemuan sebagai "mitra dialog", tidak terkesan dengan hal ini.
"Kami telah melihat upaya signifikan oleh Indonesia untuk menggagalkan upaya Vanuatu... dengan menggunakan pengaruh di negara-negara dimana mereka memiliki lebih banyak pengaruh seperti Australia, Papua Nugini dan, sampai batas tertentu, Kepulauan Solomon dan Fiji," ungkap Ms Newton Cain.
Dan Ms Newton Cain mengatakan Indonesia telah membawa kampanye ini secara online.
"Kami juga telah melihat meningkatnya trolling di Twitter, pada dasarnya [Indonesia] membuat pernyataan yang sangat menghina tentang Vanuatu dan para pemimpinnya," katanya.
"[Ada] Facebook pages yang telah dibuat yang mengeksploitasi materi dan menyajikannya sedemikian rupa membuat Vanuatu terlihat buruk."
Ms Newton Cain mengatakan beberapa konten "menggambarkan Vanuatu sebagai negara pengikut Cina".
"Indonesia tentu membuat keberadaan mereka terasa di baliknya," katanya.
Australia berdiri di sisi Indonesia
Australia dengan tegas memihak Indonesia dalam masalah Papua Barat dan mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua itu.
"Posisi Australia adalah untuk mencoba dan memadamkan isu ini dan tidak membiarkannya menjadi fokus utama forum," kata Ms Newton Cain.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan kepada SBS News, "Australia tidak akan mendukung upaya yang merongrong kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apa pun dan tidak akan mengaitkan dirinya dengan pernyataan PIF yang mana pun yang berkaitan dengan hal itu".
"Australia mengemukakan masalah HAM kepada pihak berwenang Indonesia di mana pun masalah ini mungkin terjadi, termasuk di provinsi Papua," kata juru bicara itu.
A Papuan student holds a banner which reads, 'Free Papuan People', during a rally in Surabaya, East Java, Indonesia. Source: AAP
"Australia terus mendorong Indonesia untuk menerapkan rekomendasi Universal Periodic Review dari PBB yang diterima pada tahun 2017, termasuk penyelesaian kasus-kasus HAM yang ada."
Perdana Menteri Scott Morrison akan menghadiri PIF pada hari Rabu.
Wilayah yang diperebutkan
Wilayah bekas jajahan Belanda di bagian barat Nugini ini digabungkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori PBB yangmana dianggap sebagai penipuan oleh banyak pihak.
Sejak itu, sebuah kelompok separatis kecil yang tidak bersenjata telah berjuang melawan Indonesia untuk kemerdekaannya.
Selama bertahun-tahun, pemberontakan tingkat rendah telah menjangkiti wilayah yang kaya mineral itu, yang secara etnis dan budaya berbeda dari sebagian besar wilayah Indonesia.
Daerah itu dikenal sebagai Irian Jaya hingga tahun 2000, tetapi dibagi menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat pada tahun 2003.
Pemerintah Indonesia, yang selama beberapa dekade memiliki kebijakan mengirim orang Jawa dan orang Indonesia lainnya untuk bermukim di Papua, kini juga berusaha memacu pembangunan ekonomi untuk meredam gerakan separatis.
Baik itu pihak berwenang Indonesia dan juga pasukan separatis telah dituduh melakukan pelanggaran HAM.
