Menyusul satu bulan penuh dengan kritikan internasional, boikot, dan protes dari para selebritas, Sultan Brunei mundur dari penerapan interpretasi radikal Hukum Syariah, termasuk hukuman mati bagi para homoseksual.
Namun di wilayah sekitar Brunei, khususnya di provinsi Aceh di Indonesia, Hukum Syariah terus membatasi kebebasan jutaan orang.
, perzinahan, seks pranikah, kaum homoseksual, perjudian dan konsumsi alkohol masih dapat berujung pada hukuman cambuk, denda dan hukuman penjara.
Setiap hari, polisi kesopanan Syariah berpatroli di provinsi itu untuk mencari 'perilaku tidak bermoral'. Meski upaya polisi tersebut berfokus pada pasangan heteroseksual yang tidak menikah, tetapi kelompok minoritaslah - terutama kaum LGBTI+ - yang paling berisiko.
READ MORE
Kabar dari Garis Depan Kepunahan
Bagaimana tsunami 2004 memicu Hukum Syariah di Aceh
Menyusul kerusuhan politik yang terjadi selama beberapa dekade, provinsi paling barat Indonesia ini menarik perhatian dunia setelah tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 menghancurkan ibu kotanya, Banda Aceh.
Pembangunan kembali, yang secara signifikan dibiayai oleh bantuan internasional untuk wilayah tersebut, mengubah arah perjuangan Aceh untuk kemerdekaan yang telah lama berjalan.
Sebagai hasil dari negosiasi damai yang kemudian terjadi antara pemerintah daerah dan nasional, Aceh mencapai otonomi di hampir semua bidang pemerintahannya, termasuk dalam sistem hukum.
Undang-undang ultra konservatif dengan cepat diterapkan dan kini membentuk fondasi kehidupan sosial di wilayah tersebut.
Seberapa keraskah polisi Syariah?
Di permukaan, Aceh tampak seperti provinsi lain di Sumatra. Kehidupan sehari-hari terus berlanjut di pasar dan proyek pertanian yang merupakan sumber pekerjaan tradisional di kawasan itu.
Pemerintah Aceh baru-baru ini berinvestasi dalam kampanye pariwisata, dan merupakan pemandangan yang umum untuk melihat pengunjung internasional berjalan-jalan di jalanan di Banda Aceh, atau menjelajahi hutan hujan terdekat.
Setiap malam, suara adzan memecah panas tropis dan menggema di sepanjang jalur kota-kota dan 'gampong' (kota-kota kecil) di Aceh, meminta orang datang dan beribadah. Setelah itu, saat senja, keluarga-keluarga bertemu di luar masjid untuk berbincang-bincang dan makan makanan khas provinsi itu, seperti yang mereka lakukan selama beberapa generasi.
Namun, pemandangan yang indah ini memiliki ancaman yang berbahaya - polisi kesopanan.
Yang utama di antara kelompok-kelompok yang menjadi sasaran patroli kesopanan Syariah adalah komunitas transgender.
A Shariah law official whips a man convicted of gay sex during a public caning in Banda Aceh, Aceh province. Homosexuality is illegal in the province. Source: AP
Berbicara kepada SBS Dateline, Sherley, seorang pemimpin dari komunitas ‘waria’ (transgender), menyampaikan bahwa orang-orang transgender merasa semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Aceh karena pengasingan.
Situasi ini sangatlah buruk sehingga ia sendiri harus mengakomodasi 'lebih banyak dan lebih banyak lagi waria' yang tiba di kota-kota Aceh dari gampong di seputar provinsi itu.
Situasi yang menyedihkan ini diakui oleh Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch Indonesia.
“Perempuan transgender [telah dipaksa] untuk keluar dari Aceh. Banyak dari mereka pindah ke Medan tetapi beberapa juga pergi ke Jakarta,” ungkapnya kepada Dateline.
“Minoritas agama, gender dan seksual sangat menderita di bawah rezim Syariah di Aceh pasca-tsunami.”
Apa arti masa jabatan kedua Presiden Widodo bagi hukum Syariah Aceh?
Pemilu Indonesia bulan lalu tampak menghantarkan Presiden Joko Widodo pada masa jabatan keduanya.
Meski hasil resmi dari berbagai provinsi masih belum dipublikasikan, tampak bahwa para pemilih di Aceh terbagi antara Widodo dan pesaingnya, mantan jenderal angkatan darat Prabowo Subianto, yang menerima beberapa dukungan terkuatnya dari Aceh dalam pemilihan 2014.
Widodo, yang disebut-sebut sebagai alternatif orang awam bagi Prabowo dan lembaga yang telah lama memerintah politik Indonesia, masih dipandang oleh banyak orang sebagai seseorang yang berpandangan liberal sosial, tetapi telah mendekati kelompok-kelompok Islam beberapa saat terakhir.
Hal ini mungkin dapat menjadi alasan keprihatinan bagi minoritas di Aceh dan wilayah lain di seluruh Indonesia.
Widodo memilih Ma'ruf Amin, mantan ‘rais aam syuriah’ (pemimpin tertinggi) Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, sebagai calon wakilnya dalam Pemilu baru-baru ini.
Amin, yang juga mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah saksi utama penuntutan dalam vonis bersalah atas Ahok, mantan gubernur Jakarta yang beragama Kristen di tahun 2017, atas kejahatan penistaan agama.
Dalam perannya sebagai Ketua MUI, Amin pelarangan kegiatan LGBT 'yang menyimpang' di seluruh negeri itu.
Secara sederhana Harsono mengatakan: 'kebebasan sipil menghilang di Aceh'.
Bagi Sherley, pengaruh hukum Islam memiliki dampak yang sangat nyata karena kaum waria terus kehilangan pekerjaan mereka dan sulit mendapatkan pekerjaan di seluruh provinsi.
Masih harus dilihat apakah hal ini akan berlanjut di masa jabatan kedua Presiden Widodo.
