Seorang warga Papua Barat, Victor Yeimo, telah memberikan kesaksian kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa lebih dari 2000 orang telah melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di tanah kelahirannya.
Juru bicara Komite Nasional Papua Barat itu mengatakan pada sesi ke-40 dewan tersebut di Jenewa bahwa penduduk asli Papua menjadi sasaran di provinsi yang dikuasai Indonesia tersebut.
Dirinya mengatakan pasukan Indonesia telah "membakar" rumah-rumah dan membunuh warga sipil sejak menanggapi serangan yang dilakukan oleh gerilyawan Papua Barat Desember lalu.
"Saya datang ke sini sebagai korban dan saksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," katanya kepada dewan.
“Rumah-rumah dibakar dan lebih dari 25 warga sipil tewas. Tidak ada yang diijinkan memiliki akses untuk menyelidiki."
Indonesia meluncurkan operasi militer ke provinsi Nduga di Papua Barat setelah 19 pekerja jalan Indonesia tewas dibunuh oleh Tentara Pembebasan Papua Barat akhir tahun lalu.
Victor Yeimo and Veronica Koman spoke at a United Nations Human Rights Council session. Source: Supplied
Kelompok militan, yang terdiri dari penduduk asli, telah lama berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat.
Wilayah ini telah menjadi provinsi yang dikontrol oleh Indonesia sejak referendum yang diperdebatkan pada tahun 1969.
Para pekerja jalan itu sedang bekerja untuk jalan raya Trans-Papua, sebuah proyek infrastruktur berharga dari Presiden Indonesia Joko Widodo.
Ia telah berjanji untuk menyelesaikan gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah Papua Barat tersebut. Pekan lalu, Indonesia mengumumkan akan mengerahkan 600 tentara untuk memastikan pembangunan jalan ini - diluar jumlah pasukan yang sudah dikirimkan untuk menghadapi kelompok-kelompok militan.
Pada sesi UNHRC pada hari Rabu, duta besar Indonesia, Dian Triansyah Djani, menyalahkan Tentara Pembebasan Papua Barat atas mengungsinya warga.
"Kelompok yang sama juga dikenal menakut-nakuti penduduk desa setempat untuk meninggalkan rumah mereka agar seolah-olah ada kondisi kemanusiaan di Nduga," katanya.
Tiga tentara Indonesia dan satu pejuang kemerdekaan Papua tewas dalam baku tembak antara kedua pihak pada pekan lalu.
Pengacara HAM, Veronica Koman juga berbicara dalam sesi Dewan HAM PBB, mengecam pembunuhan para pekerja jalan Indonesia - tetapi juga mengkritisi reaksi dari militer dan polisi pemerintah Indonesia.
The conflict between Indonesian forces and indigenous populations in West Papua, a province of Indonesia that borders Papua New Guinea, continues. Source: EPA
"Sebagai konsekuensi dari operasi ini setidaknya 25 warga sipil diduga kehilangan nyawa mereka," ujarnya kepada dewan.
"Di antara mereka, tujuh ditembak, satu dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya sementara yang lainnya telah meninggal karena kelaparan dan penyakit sejak melarikan diri dari rumah mereka."
Warga Papua Barat, Mr Yeimo meminta Indonesia untuk mengijinkan kunjungan PBB ke Papua Barat guna menyelidiki situasi tersebut.
“Kami, penduduk asli Papua tidak dapat berbicara [karena] ketika kami berbicara [maka] militer Indonesia atau polisi menangkap kami,” ujarnya.
“Kami mendesak anggota dewan untuk memastikan bahwa situasi HAM dalam negeri ditangani sebelum Indonesia mengajukan untuk duduk di dewan.”
Ms Koman mengatakan Indonesia telah membatasi akses bagi para wartawan dan organisasi-organisasi kemanusiaan ke negeri itu.
West Papua National Liberation Army fighters Source: SBS
Pasukan keamanan memblokir dan mengancam wartawan dan pembela hak asasi manusia yang berusaha memantau operasi ini," ungkapnya.
Dirinya menyerukan agar mereka yang terlantar diijinkan untuk kembali ke rumah mereka.
"Dengan hormat kami meminta Dewan HAM untuk mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan operasi gabungan militer dan kepolisian," tambahnya.
Menurut Dewan HAM PBB, dalam hak jawabnya, Indonesia menyatakan bahwa organisasi-organisasi non-pemerintah telah berkomunikasi dengan pejabat pemerintah daerah.
“[Namun] terlepas dari akses ini, sangat disesalkan bahwa organisasi-organisasi ini masih menyebarkan ketidakbenaran tentang kenyataan di lapangan,” tulis pernyataan pemerintah Indonesia.
Pernyataan itu mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu telah membaik dan sedang diselidiki oleh Jaksa Agung Indonesia dan komisi nasional hak asasi manusia.
"Kekerasan di wilayah Nduga sangat disesalkan, dan pemerintah berusaha mengatasi situasi ini," pernyataan itu berbunyi.
