Presiden Indonesia Joko Widodo meminta Australia untuk bersatu melawan gelombang xenophobia dan intoleransi yang meningkat di dunia.
Presiden Widodo menjadi pemimpin asing ke-15 yang berpidato di hadapan Parlemen Australia pada hari Senin dalam kunjungan pertamanya ke Canberra.
Jokowi membuka pidatonya yang bersejarah dengan sapaan santai, "G'day mate", yang disambut tawa dari para anggota dan Senator.
Presiden melanjutkan dengan membandingkan Australia dan Indonesia dengan pahlawan super Marvel the Avengers ketika berhadapan dengan musuh bersama - menyerukan agar kedua bangsa menjadi jangkar bagi mitra-mitra yang berkembang di kawasan Pasifik.
"Ketika pasukan kebaikan bersatu, Avengers Assemble dan musuh bersama dapat dikalahkan," ujar Mr Widodo kepada Parlemen.
“Maka intoleransi dan proteksionisme serta ketakutan akan kemiskinan dan ancaman perubahan iklim dapat diatasi.
“Kita harus terus mengadvokasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi dan keragaman.
"Hentikan intoleransi, hentikan xenophobia, hentikan radikalisme, dan hentikan terorisme."
Negara berpenduduk mayoritas Muslim yang berpenduduk 260 juta tersebut adalah rumah bagi ribuan kelompok etnis yang berbeda dan dipandang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Indonesia President Joko Widodo, left, addresses the Parliament in Canberra. Source: AP
Jokowi menggambar hubungan paralel antara bangsanya dengan keanekaragaman dan nilai-nilai Australia sendiri, mendesak generasi muda untuk menerima keterkaitan yang sama tersebut.
"Mereka tinggal di kota-kota yang demokratis, akrab dengan Netflix, Instagram dan Facebook serta secara aktif bertukar perspektif internasional," ujarnya.
Jokowi mengatakan "pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan".
“Kita harus mendorong cinta untuk Indonesia di kalangan pemuda Australia, dan sebaliknya. Cinta untuk Australia di kalangan generasi muda Indonesia."
Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan pada hari Senin bahwa Monash University akan mendirikan kampus asing pertama di Indonesia.
Kesepakatan itu dimungkinkan setelah pemerintah Indonesia menyelesaikan peraturan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi negara tersebut.
Kunjungan ini dilakukan setelah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas untuk memulai era baru hubungan ekonomi antara kedua negara.
Indonesian President Joko Widodo is welcomed as he enters Parliament in Canberra. Source: AP
Perdagangan dua arah Australia dengan Indonesia mencapai nilai sekitar $ 18 miliar, lebih dari 10 kali lebih sedikit dari perdagangannya dengan China.
Mr Morrison mengatakan masih ada potensi perdagangan "besar" yang belum dimanfaatkan dengan negara tetangga ini.
"Dengan terus bekerja bersama, kita dapat membangun ketahanan kawasan dan membuat masyarakat kita lebih aman dan ekonomi kita lebih kuat," ujarnya.
Jokowi meminta agar prinsip-prinsip perdagangan dan diplomasi yang bebas dan adil harus dipertahankan dalam menghadapi meningkatnya tantangan proteksionisme dan geopolitik.
Ia mengatakan bahwa politik identitas adalah "jebakan untuk demokrasi" dan sebuah "ancaman terhadap keragaman dan ancaman terhadap toleransi".
"Ancaman-ancaman ini akan menjadi eksploitasi yang lebih aktual untuk kepentingan politik jangka pendek, yang berujung pada kebencian, ketakutan, dan bahkan konflik sosial," ujarnya.
"Sebagai negara yang demokratis dan beragam, kita harus bekerja keras, berdampingan, untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keragaman dan untuk melihat benturan peradaban."
Jokowi juga berfokus pada perubahan iklim, meminta Australia untuk bekerja sama dalam menurunkan emisi karbon dan berinvestasi dalam energi terbarukan.
Indonesian President Joko Widodo, left, and Australia's Prime Minister Scott Morrison. Source: AP
Tetapi para pengawas telah memperingatkan bahwa Indonesia sendiri memiliki pertanyaan yang perlu dijawab terkait kegagalannya dalam bidang HAM.
Mereka mendesak pemerintah Australia untuk mengangkat situasi di provinsi Papua Barat di Indonesia dengan Presiden Widodo, dimana protes massa atas isu rasisme meletus tahun lalu.
Greens leader Adam Bandt, Greens Senator Richard Di Natale and West Papuan Activist Ronny Kareni. Source: SBS News
Lebih dari 50 orang tewas akibat kerusuhan itu, dan setidaknya ada 22 orang yang dikurung di penjara dan dianggap sebagai tahanan hati nurani oleh Amnesty International dan Human Rights Watch.
Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt mengatakan hubungan yang lebih dalam dengan Indonesia tidak seharusnya mengorbankan HAM.
"Jika kita memperdalam hubungan dengan Indonesia maka kita seharusnya juga mengangkat isu tentang HAM," ujarnya.
"Satu hal untuk menandatangani perjanjian dagang, tetapi hal lain untuk berdiri mempertahankan nilai-nilai HAM yang Australia katakan dipandang dengan serius."
Aktivis Papua Barat Ronny Kareni mengatakan pidato Jokowi tersebut munafik, mengetahui bagaimana kenyataan di beberapa wilayah di Indonesia.
"Di Papua Barat ini merupakan contoh klasik tidak berjalannya demokrasi," uajrnya.
Kehormatan untuk berbicara di Parlemen juga diberikan pada pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010.
