Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan aturan baru bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang diijinkan atau overstay sebesar Rp 1 juta , sekitar $AUD100, per hari.
"Alasannya adalah memberikan efek jera kepada WNA yang melanggar," ungkap Agung Sampurno Kabag Humas dan Data Ditjen Imigrasi .
Sebelumnya, denda yang diberlakukan hanya sebesar Rp 300 ribu, atau sekitar $AUD30, dan Mr Sampurno mengatakan bahwa jumlah itu kurang memberikan efek jera bagi WNA yang melakukan pelanggaran.
Aturan yang mulai berlaku mulai Mei 2019 ini tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Meski tercantum dalam peraturan, tidak semua pihak yang bersangkutan mengetahui adanya perubahan peraturan ini.
Sampai berita ini diturunkan, tidak ada pemberitahuan terkait isu ini di laman situs web resmi Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di akun Twitter resmi @ditjen_imigrasi.
WN Belgia Olivier Decoster berpendapat bahwa aturan baru ini tidak tersosialisasikan dengan baik. Dirinya mengaku baru mengetahui informasi ini dari unggahan di Facebook dan juga kicauan Twitter sesama ekspat yang tinggal di Bali.
Disamping itu, ia mengatakan bahwa denda $AUD 100 per hari ini dirasa mahal.
"Iya mahal. Ini lebih mahal dari di Eropa, ungkap Mr Decoster . "Beberapa orang tidak akan punya uang untuk membayar denda dan akan ketinggalan pesawatnya."
Josh, yang adalah WN Amerika Serikat, sudah tinggal 10 tahun di Indonesia. Ia mengatakan kebijakan ini bisa merugikan pariwisata Indonesia.
"Kebijakan visa 30 hari sudah membuat segala hal menjadi sulit dan menyebabkan para turis hanya berdatangan ke daerah wisata yang sudah terkenal seperti Bali," kata Josh.
"Indonesia negara yang besar dan butuh banyak waktu untuk dieksplor, dibandingkan kebijakan bebas visa 90 hari di Singapura dan Malaysia, negara-negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia, ini adalah kebijakan yang disayangkan."
Menurut informasi dalam website Smartraveller Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, warga Australia yang hendak berkunjung ke Singapura dengan tujuan wisata dan bisnis tidak perlu membayar visa dan diperbolehkan tinggal selama 90 hari. Periode bebas visa yang sama berlaku juga untuk tujuan wisata ke Malaysia.
Tourists regret that the new policy on overstay foreigner is not socialised widely. Source: Pixabay
Untuk Indonesia, saat ini warga dari 169 negara termasuk Australia dapat mengunjungi negara kepulauan itu dengan untuk tujuan kegiatan seperti wisata, sosial dan keluarga, seni dan budaya, kunjungan pemerintahan, memberi kuliah atau menghadiri seminar, menghadiri rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilan yang berlokasi di Indonesia, serta untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
SBS Indonesian telah menghubungi perwakilan Ditjen Imigrasi terkait kenaikan denda ini, tetapi belum ada komentar lebih lanjut.
