Ini merupakan ide yang telah dibahas sejak dasar Indonesia modern pada tahun 1940-an, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti.
Kini, Menteri Perencanaan Indonesia mengatakan Presiden telah mengambil langkah pertama untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan hal ini sudah dibicarakan sejak lama.
Joko Widodo casting his ballot on April 17. Source: AAP
"Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Sukarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu," ujarnya.
"Tetaoi ini tidak pernah diputuskan atau dijalankan secara terencana dan matang."
Apakah pemindahan ini perlu dilakukan?
Jakarta telah lama dipenuhi dengan kepadatan, kemacetan dan polusi.
Menteri Perencanaan Negara, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kerugian ekonomi tahunan akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah sekitar 100 triliun rupiah (10 miliar dolar).
Kota ini juga rentan terhadap banjir dan cepat tenggelam karena ekstraksi air tanah yang tidak terkendali.
Direktur Proyek Asia Tenggara dari Lowy Institute, Ben Bland, mengatakan kepada SBS News bahwa ini semua adalah masalah utama bagi setiap ibu kota.
"Jakarta adalah jantung perekonomian Indonesia dan mudah bagi penduduk ataupun barang untuk menghabiskan berjam-jam dalam kemacetan setiap harinya, sehingga membuat orang sulit berbisnis, membuat orang sulit berdagang," kata Mr Bland.
"Hal ini juga memperlambat bisnis pemerintah karena semua aktivitas komersial dan aktivitas pemerintah terjadi di lokasi yang sama."
Menekan maju
Pada rapat kabinet khusus pada hari Senin, pejabat pemerintah memutuskan rencana yang mereka katakan akan berlangsung selama 10 tahun.
Para ahli mengatakan bahwa ini merupakan langkah paling serius yang pernah dilakukan seorang presiden untuk memindahkan ibu kota.
Tiga opsi dibahas, termasuk pindah ke lokasi yang dekat dengan Jakarta atau tetap bertahan dan memindahkan semua kantor pemerintahan ke zona khusus di sekitar istana presiden.
Tetapi pada akhirnya, Presiden memutuskan bahwa memindahkan ibu kota ke luar pulau terpadat di Indonesia, Jawa, adalah pilihan yang terbaik.
"Memindahkan ibukota melibatkan perencanaan yang sangat terperinci dalam memilih lokasi berdasar pada rencana geopolitik dan geostrategis termasuk kesiapan dana dan infrastruktur... Saya percaya jika kita merencanakannya dengan baik, kita akan berhasil mencapai gagasan hebat ini," kata Widodo.
Michele Acuto, Profesor Global Urban Politics di University of Melbourne setuju.
"Sepuluh tahun sangatlah optimistis," Profesor Acuto mengatakan pada SBS News.
"Saya kira pertanyaannya adalah, apakah ini berfungsi? Bisakah ini berhasil dan apakah itu merupakan pengeluaran dana nasional yang baik dalam konteks saat ini?"
Lokasi untuk kemungkinan ibu kota baru ini belum diumumkan, tetapi Palangkaraya di pulau Kalimantan dikabarkan sebagai lokasinya.
Ben Bland dari Lowy Institute mengatakan Palangkaraya mungkin layak karena kota itu "relatif bebas dari bencana alam... telah memiliki pelabuhan laut dan bandara sehingga memiliki jaringan transportasi... dan mereka mencari tempat yang berada di sekitar bagian tengah Indonesia dan di luar Jawa. "
Dan ada banyak negara yang bisa dijadikan contoh oleh Indonesia, seperti yang dijelaskan Mr Bland kepada SBS News.
"Di masa lalu yang baru-baru ini di Asia adalah Myanmar yang pindah dari Yangon ke Naypyidaw," katanya.
"Kazakhstan telah melakukannya.. Brasil. Jelas Australia memiliki ibu kota politik yang terpisah dari pusat bisnis utama."
Berapa biayanya?
Belum jelas berapa biayanya, tetapi Profesor Acuto di Universitas Melbourne memperkirakan tidak akan murah.
"Bisa miliaran."
"Ini adalah investasi yang sangat besar... untuk infrastruktur... dan kemudian mungkin ada investasi besar dalam infrastruktur sosial, dari kafe hingga sekolah dan ruang hijau."
Menteri Perencanaan telah memerintahkan kementerian keuangan untuk membuat skema pembiayaan yang memungkinkan investasi swasta.
Menurut Mr Bland, hal itu memberikan peluang bagi Australia untuk terlibat dalam tahap perencanaan dan konstruksi. Tetapi ia mengakui proyek semacam itu mungkin terbuka untuk perusahaan milik negara dan swasta Indonesia serta perusahaan Indonesia.
